Tuntut Cabut HGU PT TUM, Ratusan Mahasiswa dan Masyarakat Pulau Mendol Gelar Aksi

PEKANBARU (Suntung.co.id) - "Kita sudah pergi ke Jakarta, bahkan sudah mengorbankan satu nyawa dalam perjuangan ini!"

Teriakan ini terdengar lantang dari mulut Afif, salah seorang mahasiswa yang melakukan aksi tolak kehadiran PT Trisetia Utama Mandiri (PT TUM) di Pulau Mendol Kabupaten Pelalawan dan menuntut pencabutan izin HGU atas perusahaan tersebut, Senin (17/10/2022) di depan kantor BPN Provinsi Riau.

Selain Afif yang juga mengalami patah tulang jari tangan saat kecelekaan itu, ratusan mahasiwa dan masyarakat Pulau Mendol yang menamakan diri mereka Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendul (FMPPM), juga turun ke jalan dan bersama-sama melakukan aksi. Tokoh masyarakat Pulau Mendol, NGO lingkungan seperti WALHI dan Jikalahari, juga turut turun ke jalan.

Kazzaini Ks, tokoh masyarakat Riau kelahiran Pulau Mendol mengatakan, kehadiran PT TUM mengusik ketenangan masyarakat yang selama ini sudah damai dan nyaman dengan menanam padi, kelapa dan tanaman lainnya. Ditambah lagi Pulau Mendol adalah pulau gambut yang pasti akan rusak dengan hadirnya sawit yang dikelola PT TUM tersebut dengan luas ribuan hektare.

"Pulau mendol ini pulau gambut, kecil pulaunya. Kalau masuk sawit, akan rusak pulau ini. Selama ini masyarakat sudah tenang dengan bertanam padi dan kelapa. Kehadiran PT TUM, bisa menimbulkan konflik sosial seperti yang terjadi saat ini atau beberapa bulan sebelum ini. Apalagi ada korban jiwa karena kecelakaan saat masyarakat memperjuangkan tanah Pulau Mendul ini ke Jakarta. Izin HGU PT TUM harus dicabut," kata Kazzaini yang juga mengalami patah yangan sebelah kiri saat kecelakaan menuju Jakarta tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif WALHI Riau Even Sembiring yang juga turut turun ke jalan. Lelaki yang akrab disapa Boy ini meminta pemerintah bersikap tegas terhadap PT TUM dan berpihak kepada masyarakat.

"Pulau mendol tidak layak untuk sawit karena pulau kecil. Peruntukannya bukan untuk perkebunan sawit yang luasnya hingga ribuan hektare. Pemerintah harus tegas terhadap PT TUM dan para mafia tanah," katanya.(*)