Perjuangkan Pulau Mendul, Masyarakat Minta Dukungam WALHI

PEKANBARU (Sunting.co.id) - Masyarakat Pulau Mendul, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan mendatangi Rumah Rakyat WALHI Riau, di Jalan Belimbing, Sabtu (6/8/2022).

Kedatangan masyarakat yang menamakam diri mereka Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendul Pulau Mendul (FMP2M) ini untuk menyampaikan keresahan mereka sekaligus meminta dukungan dari Walhi terkait upaya penolakan oleh masyarakat terhadap aksi buka lahan yang dilakukan PT TUM. Lahan ini akan ditanami sawit oleh PT yang sudah mengantongi izin sejak 2017 tersebut.

Kazzaini bersama rombongan disambut langsung oleh Direktur WALHI Riau Boy Jerry Even Sembiring. Pada kesempatan itu, Kazzaini menceritakan banyak hal tentang Pulau Mendul, perjalanan PT TUM dan penolakan masyarakat.

"Kami datang ke sini (WALHI, red) untuk meminta dukungan WALHI Riau terkait beroperasinya PT TUM. Sudah ada pencabutan IUPnya, tapi lahan tak diolah. Lalu ditegur BPN karena lahan dibiarkan kosong lama, maka mereka beroperasional. Pulau Mendul ini luasnya
50-an ribu hektare, yang dikelola PT TUM 6 ribu hektare, lebih 10 persen. Pulau yang muncul karena endapan Sungai Kampar, delta. Abrasinya tinggi, bakau habis. Air sudah susah, diberi pula  konsesi HGU untuk sawit. Keringlah pulau ini," kata Kazzaini, membuka bicara.

Disebutkan Kazzaini, sekitar 10 ribu hektare pulau ini merupakan kawasan perladangan. Sekitar 5 ribu  hektare, ada kelapa dan sagu. Sejak zaman dulu, masyarakat hidup harmonis dengan kondisi ini. Bahkan di Pulau Mendul saat ini sudah krisis air, lanjut Kazzaini. Masyarakat menggunakan air hujan untuk keperluan sehari-hari. Bahkan untuk air minum didatangkan dari Tanjung Batu

"Kami bukan anti investor. Tapi kalau sepertii ini, apalagi sawit yang masuk, kami tidak terima. Efeknya alam, lingkungan hancur, air makin sulit,  masyarakat akan pindah, menderita," sambung Kazzaini.

Kazzaini juga menceritakan bahwa sejak HGU keluar, masyarakat sudah menolak. Di sana sini masyarakat menggelar aksi demo, sejak 2018. Karena demo inilah Bupati Harris waktu itu, mencabut IUP PT TUM tersebut. Di antaranya karena desakan masyarakat.

Karena PT TUM memasukkan alat, membuka lahan, membuat kanal, maka dua minggu lalu masyarakat menggelar aksi demo lagi di lokasi dan di Kantor BPN.

"Sekarang semua kegiatan memang dihentikan perusahaan. Tapi kalau nanti ada peringatan kedua dari BPN karena lahan dibiarkan, takutmya dikerjakan lagi. Katanya perusahaan ini berkolaborasi dengan koperasi, tapi koperasi juga tak jelas. Makanya kami datang ke WALHI untuk meminta dukungan atas penolakan ini. Kami juga minta dukungan dengan pihak lain, termasuk kami sudah datang ke BPN. Kami hanya ingin HGU dicabut, jangan ada masuk sawit," tegas Kazzaini.

Boy menyimak dan mencatat apa yang disampaikan Kazzaini dan rombongan. Dia memberikan banyak saran dan masukan serta mendukung penuh upaya penolakan yang dilakukan masyarakat Pulau Mendul.

"Kami mendukung perjuangan bapak-bapak dan masyarakat Pulau Mendul yang sedang memperjuangkan Pulau Mendul karena masuknya PT TUM ke sana. Pulau Mendul itu kubah gambut, 90 persen lahannya gambut. Pulau yang tidak begitu luas dengan abrasi tinggi. Semoga apa yang diperjuangkan bapak-bapak sekalian bisa tercapai. Kami dukung," kata Boy pula.

Boy didampingi Eko selaku Manager Pengorganisasian dan Perubahan Iklim,  Umi Maarufah selaku Koordinator Kajian dan  Riset, Rio selaku Koordinator GIS dan Anak Muda serta Kunni Masrohanti selaku Dewan Daerah.(*)