Asosiasi Perhutanan Sosial Diharap Mampu Kurangi Ketimpangan Lahan dan Tingkatkan Ekonomi Rakyat

PEKANBARU (Sunting.co.id) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Riau bersama 9 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan jaringan lembaga lingkungan memfasilitasi kegiatan pembentukan dan deklarasi Badan Pengurus Provinsi (BPP) Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Provinsi Riau, Jumat (15/7/2022).

AP2SI adalah wadah perkumpulan bagi organisasi masyarakat yang bergiat di hutan, terutama mereka yang mengelola hutan dalam program perhutanan sosial. Asosiasi ini lahir sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan setiap titik penerima perhutanan sosial, guna mendorong implementasi program perhutanan sosial dapat berjalan dengan baik, terutama mengarusutamakan prinsip hutan lestari dan petani sejahtera.

Fandi Rahman, Manajer Akselerasi Perluasan Wiayah Kelola Rakyat WALHI Riau, mengatakan, terbentuknya AP2SI diharapkan bisa memacu pengelola perhutanan sosial di Provinsi Riau untuk mengelola hutan dengan baik dan mendatangkan manfaat.

“AP2SI bisa berkontribusi mengurangi konflik lahan sekaligus mendukung aktifitas pengelolaan hutan yang berkelanjutan oleh masyarakat," kata Fandi.

Diketahui, setelah 5 tahun mendapatkan legalitas, 9 KPS sampai saat ini masih terkendala pengelolaan seperti, keterbatasan modal, alat produksi dan sarana prasarana hingga kapasitas KPS.

Oleh sebab itu ke depan ada tiga perencanaan yang akan dilakukan oleh AP2SI Provinsi Riau, yaitu mempercepat pengelolaan pasca izin Perhutanan Sosial keluar, memperkuat jaringan KPS, dan penegakan hukum jika terjadi kerusakan lingkungan dan hutan khususnya pada wilayah yang telah berizin.

“Diharapkan AP2SI Provinsi Riau bisa menjalankan mandat serta menyelesaikan persoalan pengelolaan para anggota," ucap Kasino, Ketua BPP AP2SI Provinsi Riau, yang merupakan KPS Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Riko Kurniawan, Direktur Paradigma RI, mengungkapkan AP2SI Provinsi Riau bisa menjawab tantangan dalam mendampingi para anggota KPS pengelola hutan dengan lestari serta memberikan nilai tambah.

“Adanya wadah AP2SI Provinsi Riau diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani hutan dan mendorong keberlanjutan hutan dan lingkungan hidup pada umumnya,” ujar Riko Kurniawan.

Ke depan, sambung Riko,  AP2SI Provinsi Riau akan melakukan sinergi lintas sektoral dalam menjalankan program perhutanan sosial dengan pemerataan informasi dan penguatan sumber daya manusia untuk para anggota dalam mengelola hutan agar tetap letari serta meningkatkan kesejahteraan petani hutan di Provinsi Riau.(rls/*).