PEKANBARU (Sunting.co.id) -  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau, menggelar sosialisasi tentang kewaspadaan dini, Rabu (13/4/2022). Hadir dalam kegiatan ini perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sosialisasi disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Riau Jenri Salmon Ginting AP, M.Si melalui Kepala Bidang (Kabid) Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Hendriyadi Wijaya Kusuma S.STP, didampingi Sub Bidang Kerja Sama Intelijen dan Kewaspadaan Dini Rahmat Ichwan Edasa S.Sos, M.Si.

Pada kesempatan tersebut Hendriyadi menyampaikan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mewujudkan dan meningkatkan kewaspadaan dini dari tingkat tapak.

''Meningkatkan kewaspadaan dini perlu dilakukan secara bersama-sama sehingga potensi konflik di tengah masyarakat dari tingkat tapak mudah terdeteksi,'' kata Hendriyadi.

Dikatakan Hendriyadi, ada empat point penting dalam sosiaisasi kali ini.

Pertama, terkait penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah berdasarkan Permen Nomor 2 tahun 2018 dan Permen Nomor 46 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah (Tim Pemerintah dan Forum Masyarakat).

Kedua, tim dibentuk tahun 2020 namun belum bisa dilaksanakan pertemuan karena tahun 2020 dan 2021 direcofusing.

Ketiga, diharapkan ke depan sesuai tupoksi sesuai dengan Surat Keputusan (SK), bahwa, tim ini dapat saling berkoordinasi, berkomunikasi dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terkait Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) Provinsi Riau.

Keempat, memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dan pencegahan dini terhadap ATHG.

''Ini kegiatan awal kita, saling berbagi informasi dan menyosialisasikan kewaspadaan dini. Gerak bersama sehingga potensi-potensi konflik tidak akan pernah muncul di Riau,'' sambung Hendriyadi.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 20 OPD terkait di lingkungan Pemprov Riau. Antara lain, Badan Penanggulangan Badan Bencana (BPBD), Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan lain-lain.(*)