PEKANBARU (Sunting.co.id) - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (DKDM) Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD), Kamis (4/8/2022) di Wisma Jalur, Jalan Patit Indah, Pekanbaru.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Kesbamgpol Riau Jenri Salmon Sembiring MSi diwakili Hendriyadi Wijaya Kusuma S.STP. Pada kesempatan ini, Kaban mengungkapkan berbagai faktor penyebab terjadinya konflik.
"Konflik terjadi karena berbagai faktor. Ada potensinya. Maka harus ada upaya pencegahan dengan tetap waspada. FGD yang dilakukan FKDM yang pertama atau sebelum ini, sudah melahirkan berbagai rekomendaai dan menjadi landasan bagi Pemprov Riau untuk mengambil kebijakan berikutnya. Kegiatan seperti ini diharapkan bisa mengiringi berjalannya Pemilu 2024 dengan baik," kata Hendriyadi.
Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta dari berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada media massa, Polda, Korem, Majelisa Ulama Indoneaia (MUI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Badan Eksekutive Mahasiswa (BEM) se-Riau, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Muhammadiyah Riau, Nahdatul Ulama dan Kesbangpol sendiri.
"Alhamdulillah, FGD kedua bisa kami laksanakan. Peserta FGD kedua ini berbeda dengan peserta FGD pertama. Rekomendasi-rekomendasi dilahirkan dalam.pertemuan ini akan kami sampaikan kepada pengambil kebijakan," jelas Ketua FKDM Riau, Data Wardana.
FGD ini menghadirkan narasumber Dr.H Nurhamin SPi.MH.
Setelah Dr Nurhamin selesai menyampaikan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yamg dipimpin H Syamsir. Peserta dibagi empat kelompok. Diskusi menghasilkan berbagai pemikiran dan rekomendasi dalam upaya melakukan pencegahan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).
Rekomendasi tersebut antara lain, dari tema Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan menghasilkan rekomendasi di antaranya, membentuk tim pendampingan terkait pengawasan dan pengurusan berbagai izin baik di masyarakat maupun perusahaan.
Di tema Tingginya Kriminalitas di Tengah Covid-19 menghasilkan rekomendasi di antaranya sosialisasi undang-undang kriminal dan prokes oleh pihak terkait.
Di tema Krisi Politik menghasilkan rekomendasi seperti pengelolaan dan transparansi kebijakan baik di ruang lingkup partai maupun pemerintahan.
Di tema Ancaman Krisi Gobal Akibat Pandemi Covid para peserta merekomendasikan hasil kesepakatan berupa percepatan penanganan berbagai isu dengan kebijakan yang dibuat pemerintah guna mengantisipasi dampak krisis global pada umumnya terkhusus Indonesia.
"Saya Berharap Rekomendasi dari hasil FGD ini dapat diteruskan oleh FKDM kepada Gubernur dan segera ditindaklanjuti dengan munculnya kebijakan yang pro rakyat, dapat mengentaskan berbagai persoalan pelik yang tengah terjadi saat ini. Kita sama-sama kita ketahui, masyarakat sudah sangat menderita dengan adanya Covid, jangan sampai persoalan yang muncul menjadi beban tambahan lagi bagi mereka," tutup mantan Ketua KPU Riau tersebut.(ynd).