PEKANBARU (Sunting.co.id) – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Pencabutan ini tertuang pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Pencabutan ini atas dasar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas ±18.362,74 ha , bukaan tambang tanpa izin sekitar ±541,46 ha, dan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Dasar pencabutan izin PT RAPP menguatkan temuan WALHI Riau selama ini. Termasuk karhutla yang terjadi tahun 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, Bengkalis. Hasil analisis WALHI Riau juga memperlihatkan bahwa areal kerja PT RAPP sudah berulang kali terindikasi terjadi karhutla, di antaranya tahun 2015, 2016, 2017, 2020 dan 2026. Selain itu, hasil temuan WALHI Riau juga menemukan dugaan tidak adanya upaya pemulihan pasca kebakaran oleh PT RAPP, khususnya di estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Lebih parahnya, PT RAPP melakukan penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi prioritas restorasi pasca kebakaran.
Pencabutan ini harus menjadi momentum pemerintah meninjau secara menyeluruh terhadap pelanggaran yang telah dilakukan PT RAPP, termasuk seluruh pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin dan potensi pelanggaran lainnya. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan kepatuhan izin dan menjadi catatan penting penegakkan hukum korporasi serta memastikan pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan yang terjadi di seluruh areal kerja PT RAPP.
Eko Yunanda, Direktur Eksekutif WALHI Riau menyebut bahwa pencabutan izin PT RAPP harus dilakukan dengan dua semangat penting. Pertama pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat, hak atas ruang hidup. Karena itu, harus dilakukan selaras dengan upaya penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini dirampas atas perizinan PT RAPP. Kemudian proses penyelesaian pasca pencabutan harus dilakukan secara partisipatif dan adil.
"Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil,'' kata Eko.
Jasmi, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau mengingatkan pemerintah dan mengajak publik untuk memastikan pencabutan izin PT RAPP tidak dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan perusahaan negara. Hal ini akan meruntuhkan semangat pencabutan yaitu pemulihan ekologis dan hak rakyat.
"Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat,'' jelas Jasmi pula.
Besta Junandi, Direktur Perkumpulan Elang menegaskan pencabutan izin PT RAPP harus diikuti dengan pemulihan hak rakyat, salah satunya masyarakat Dayun, Kabupaten Siak. Perizinan PT RAPP di estate Dayun merampas ribuan hektar perkebunan masyarakat di Desa Dayun.
"Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA. Tawaran ini juga dapat menjadi solusi penyelesaian koflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau," ujar Besta.
Lebih lanjut, WALHI Riau juga mendesak pemerintah untuk meneruskan semangat pemulihan ini dengan melakukan penegakkan hukum, reviu hingga pencabutan izin terhadap korporasi perusak lingkungan lainnya. Setidaknya terhadap 38 izin korporasi yang areal kerjanya terjadi karhutla pada tahun 2026, serta izin korporasi yang merampas hak atas ruang hidup rakyat harus segera dikembalikan kepada rakyat.(rls/*)